Harga Cabai Meroket,Tanaman Cabai Petani Jadi Incaran Maling

LOTIM,teropongdesa.com - Dengan meroketnya harga cabai membuat para petani cabai merasa was-was dengan tanaman cabainya ,pasalnya dengan kenaikan harga cabai saat ini membuat tanaman cabai mereka menjadi incaran maling.

Seperti pengakuan seorang  petani cabai diwilayah sakra timur ,Amaq Delah,kepada media ini,rabu 11/01,yang mengaku kerap melihat buah cabainya tercecer dipematang sawahnya, seperti sudah disantroni maling ,sehingga dengan kondisi tersebut ia terpaksa melakukan ronda malam agar tanaman cabainya tidak terus-terusan menjadi sasaran maling.

"Kejadian seperti ini memang biasa terjadi setiap melonjaknya harga cabai,tapi kalu harga cabai anjlok buah cabai saya meski berbuat lebat dan siap panen ,tidak pernah saya merasa kehilangan,bahkan saya juga tidurnya nyenyak,"Tuturnya.

Kehawtarian Amaq Delah dengan keamanan tanaman cabainya cukup beralasan.karena ia mengaku kalu tanaman cabainya yang siap panen tersebut sudah dipesan oleh tengkulak,untuk itu,agar cabainya tidak dipanen duluan oleh maling,ia harus tekun menyambanginya.

Apalagi saat ini akibat anomali iklim ia mengaku tanaman cabainya sudah mulai diserang penyakit "patek",sehingga sebelum buah cabainya diserang penyakit semua ,ia terpaksa harus memanen buah cabainya meski sebagian belum saatnya untuk dipanen.

Penyakit "patek" ini menurutnya cukup berbahaya dan biasa menyerang buah cabai yang sudah berwarna merah yang siap panen dan biasanya,penyakit ini menyerang tanaman cabai pada musim penghujan dengan reaksi buah cabai akan menjadi busuk dan tidak layak jual ,akibat serangan penyakit tersebut, produksi cabai menjadi menurun dan pasokan cabai nasional-pun ikut menurut sehingga harga cabai menjadi meroket.
 
Dengan situasi ini,dirinya sempat heran dengan pemberitaan harga cabai yang terus merangkak naik disemua televisi ,tapi ironisnya ,kata dia.saat harga cabai anjlok ,tidak ada satupun media yang memberitakannya,bahkan terkesan tutup mata,meski banyak petani harus berurusan dengan rentenir akibat kerugian yang ditanggungnya.(Kim)

Penghijauan Dengan Tanam Pohon Buah-Buahan Multi Manfaat

LOTIM,teropongdesa.com - Selain menjadi paru-paru alam ,penanaman bibit pohon juga bertujuan sebagai pengikat struktur tanah dan menjaga sumber air ,manfaat pohon yang begitu penting untuk menjaga ekosistem menjadi landasan para pemuda yang tergabung didalam karang taruna "teratai" Desa Lepak ,Kecamatan Sakra Timur, satu hari yang lalu melakukan penanaman bibit pohon bersama puluhan pemuda disepanjang jalan desa lepak,

Menurut ketua karang taruna "teratai",Hairil, dilokasi penghijauan,Rasa keperihatian para pemuda ini cukup beralasan, akibat maraknya pemanfaatan kayu untuk kebutuhan omprongan dan kebutuhan sehari-hari terkesan tidak bisa dikendalikan,bahkan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memanfaatkan cangkang sawit untuk omprongan dan baja ringan untuk konstruksi bangunan sampai saat ini belum terlaksana secara total.

Akibatnya beberapa jenis pohon yang dulunya gampang kita temukan,saat ini sudah mulai langka,namun keadaan itu tidak sedikitpun berdampak terhadap perilaku oknum-oknum yang memanfaatkan kayu tersebut.bahkan pengawasan dari pemerintah terkesan longgar,sehingga tumpukan-tumpukan kayu setiap tahun adalah pemandangan yang tidak asing dimata masyarakat.

"Makanya Kami perihatin dengan pemanfaatan kayu setiap tahun yang terkesan sepihak,bahkan mereka tampa berfikir dampaknya bagi orang lain.....!!!, padahal,alam kerap menunjukkan kemarahannya dengan tumbal orang-orang yang tidak berdosa,seperti kejadian tanah longsor,banjir bandang,sumber air yang semakin berkurang ( kekurangan air bersih:red ),apakah dengan kejadian itu tidak cukup membuka mata kita untuk peduli terhadap alam....?? "Tanya Hairil memberi gambaran .

Sehingga Menurut Hairil,agar oknum-oknum masyarakat itu tidak melakukan penebangan sembarangan ,untuk itu  penghijauan yang dilakukannya saat ini bersama pemuda ia mencoba menerapkan konsep partisipatif dengan metode penanaman bibit pohon buah-buahan seperti bibit pohon nangka,karena kedepannya,menurutnya, buah nangka bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pemeliharaannya juga secara bersama-sama.

"Jadi,kita harapkan,bibit pohon nangka ini kedepannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dibuat lauk pauk bahkan kalu berbuah banyak,bisa juga kita jual untuk kebutuhan pembangunan desa"ujarnya penuh harap.

Meski demikian kepedulian terhadap lingkungan harus dilandasi kesadaran setiap masyarakat dan pentingnya peran pemuda untuk menjaga keberlangsungan setabilnya ekosistem untuk generasi mendatang.(Kim)

Untuk Peningkatan SDM,Disosnakertrans Melalui LLK,Terus melakukan Pembekalan Kepada Masyarakat

LOTIM,teropongdesa.com - Persolan Sumber Daya Manusia kerap menjadi perbincangan serius dalam penyelesaian masalah bangsa,pasalnya ,ada keyakinan para elit negeri ini yang beranggapan bahwa berbagai persolan politik,ekonomi,sosial dipicu kurangnya perhatian terhadap peningkatan SDM,atas dasar keadaan tersebut,Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmmigrasi melalui Lembaga. Latihan Kerja terus melakukan pembekalan keahlian bagi masyarakat untuk berbagai sektor.

Ungkapan itu dsampaikan kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur,Aminullah.SH,belum lama ini Dalam sambutannya diratusan pesrta pelatihan yang dirangkai dengan penyerahan bantuan alat sebagai pendukung  ilmu yang mereka peroleh.

Selain memberikan gambaran tentang betapa dibutuhkannya keahlian saat ini,Aminullah juga mengatkan bahwa pembekalan keahlian yang yang dilakukan oleh LLK juga bertujuan mengimbangi perkembangan industri dan arus gelobalisasi sosial,sembari menyarankan agar ilmu dan bantuan alat yang diperoleh agar dipergunakan dan dikembangkan secara maksimal.

"Karena,Yang namanya ilmu kalu tidak dimanfaatkan maka akan hilang dengan sendirinya,tapi kalu terus dimanfaatkan maka ilmu itu akan semakin berkembang ,dan mungkin saja kalian akan menjadi seorang ahli yang diperhitungkan dibidang yang sudah kalian pelajari",imbuhnya,memberikan semangat.

Acara penyerahan bantuan alat yang berlangsung diaula LLK ini,dihadiri oleh empat kelompok jurusan diantaranya ,jurusan menjahit,jurusan baja ringan,jurusan audio video dan servis AC ,masing kelompok mendapatkan alat sesuai dengan. Jurusan yang mereka ambil.

Acara ini,Selain dihadiri Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ratusan peserta yang sudah dibina,disitu terlihat juga Kepala Lembaga Latihan Kerja Muhammad Wardi,dan beberapa staf LLK lainnya.

Dalam kesempatan itu,wardi juga menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan penyerahan bantuan tersebut sembari meminta kepada para penerima bantuan untuk terus mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya dengan memanfaatkan alat yang sudah diberikan.

Sejurus kemudian,Iapun memberikan saran  untuk para peserta agar tidak menyalahgunakan alat-alat tersebut untuk kepentingan sesaat,karena menurut informasi yang diperolehnya ,alat yang sudah diberikan akan dijual lagi.namun dirinya berharap tidakan seperti itu tidak dilakukan oleh para peserta binaan LLK.

"Saya berharap agar alat-alat yang sudah dierima tidak dijual lagi dan usahakan agar alat tersebut dimanfaatkan dan dirawat untuk kepentingan peningkatan ekonomi keluarga masing-masing,"pungkasnya,(kim)

Belum Ada Kesadaran,UMKM Mengurus Izin Usaha Untuk Kebutuhan Bank Bukan Untuk Pemerintah

LOTIM,teropongdesa.com - Mengurus izin usaha biasanya akan dilakukan disaat dokumen tersebut dibutuhkan sebagai syarat pengajuan hutang di lembaga perbankan,tampa disadari prilaku apatis para pelaku usaha tersebut  berpengaruh pada penataan tata ruang ,kesehatan lingkungan dan gangguan masyarakat lainnya.

Perilaku sebagian besar pelaku UMKM seperti itu,dibenarkan juga oleh Kasad Pol PP Kabupaten Lombok Timur ,Salmun,saat ditemui media ini didepan kantor Perizinan Satu Atap ( SINTAP ) Lotim Selasa 22/11 ,sehingga,lanjutnya lagi,dengan prilaku seperti itu bisa menimbulkan kerugian dan gangguan bagi pemerintah dan masyarakat sekitar.

Mental para pelaku usaha seperti itu ,menurut salmun,jauh dari cerminan sosok warga negara yang baik,karena cerminan seorang warga negara yang baik,baginya,harus taat pada aturan yang ada.

"Kita sudah punya perda sebagai regulasi dalam beraktifitas usaha,untuk itu taatilah, biar kami tidak usik,"pungkasnya.

Namun untuk melakukan penertiban dengan hasil yang maksimal bagi pedagang-pedagang nakal,menurut salmun,dirinya  berharap agar data pemohon izin,baik itu Izin Mendiriakn Banguna ( IMB ),Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) agar ditembuskan kelemmbaga yang dipimpinnya untuk memudahkan pemantauan.

Selain itu,lanjutnya lagi,peran serta pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memantau aktifitas wilayah hukumnya mempunyai andil besar dalam penertiban aktifitas usaha masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah ( PERDA ).

"Untuk itu Data dari desa dan camat sangatlah penting,bahkan,saat ini ,kecamatan sudah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara maksimal,namun persolan kordinasi lintas sektoral itu harus tetap berjalan,"jelas Salmun.       

Hal senada juga disampaikan kepala Dinas Perizinan Satu Atap ( SINTAP ) Muhamad Sukri,diruangannya,pada hari yang sama, mengakui juga bahwa pelaku UMKM akan sibuk  mengurus izin usaha disaat dokumen tersebut dibutuhkan sebagai syarat pengajuan penambbahan modal usaha.

Pada dasarnya,lanjutnya lagi,izin usaha tersebut dibutuhkan bukan sebagai syarat peminjaman modal di Bank semata,selain itu dengan mengantongi izin usaha,para pelaku usaha akan mendapatkan kenyamanan dalam akifitas usahanya,

"Sudah pasti kalu kita sudah menjadi pengusaha yang legal,tentu tidak akan menimbulkan rasa was-was dalam menjalan aktifitas usaha tersebut."Imbuhnya,Memastikan.

Dijelaskannya lebih jauh,dalam pengurusan izin usaha,selain diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ),para pelaku usaha juga mendapatkan surat izin gangguan yang biasa disebut HO yang dalam bahasa asingnya "Hinder Ordonantie",sedangkan izin ini merupakan lisensi para pelaku usaha terhadap tempat usaha atau kegiatan  yang ditempatinya baik secara pribadi maupun badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya,kerugian dan gangguan masyrakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu,lanjutnya lagi,bila masih ada praktik usaha yang tidak mengantongi izin,maka pihak Desa,Kecamatan,harus melakukan koordinasi dengan Pol PP dalam melakukan penertiban.

"Namun pelaku usaha nakal itu sebelumnya diberitahu atau disurati ,namun bila masih nakal maka boleh ditutup paksa oleh petugas."Lanjutnya,menutup pembicaraan.(Kim)

Brigade Tanam Lotim,Siap Bantu Petani

LOTIM,teropongdesa.com - Untuk memenuhi target 89 ribu hektar untuk tahun ini ,dinas pertanian dan peternakan kabupaten lombok timur siap mengerahkan brigade tanam untuk membantu para petani dalam pengolahan lahan pertanian

Ketersedian aramada alat pertanian ini,menurut kepala Dinas Pertanian dan Peternakan,Zaini,saat ditemui diruangannya senin 14/11 adalah bentuk interpensi pemerintah daerah dan pusat dalam mensukseskan swasembada pangan secara menyeluruh.

Selain mensiagakan brigade tanam,lanjutnya lagi,20 ribu hektar lahan pertanian disemua wilayah lombok timur diberikan subsidi bibit padi dengan hitungan 25 kilo geram per hektar untuk bibit padi biasa dan 15 kilo geram per hektar untuk bibit padi hibrida ,  

Seperti yang digambarkannya ,target yang diberikan pada tahun sebelumnya sebesar 82 ribu hektar ,meski saat itu belum disediakan armada brigade tanam dan bibit bersubsidi seperti tahun ini namun capaian target bisa mencapai 96 persen.
 
Sehingga dengan adanya pasilitas pengolahan lahan pertanian yang disiapkan pemerintah,diharapkannya capaian untuk tahun ini bisa lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait berbagai persoalan yang kerap menjadi keluhan para petani untuk mencapai hasil tanam yang maksimal,diharpakannya agar para petani tidak sungkan-sungkan menyampaikan kepada para PPL agar bisa diselesaikan secara bersama-sama menuntasan berbagai kendala yang dialami para petani.

Karena untuk mencapai target tersebut  komoditi yang ada  akan dikawal oleh PPL selaku garda terdepan dinas pertanian dan peternakan untuk melakkan penyuluhan dan pendampingan terhadap semua program pemerintah.

Meski pada tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dari komoditi pertanian dan perkebunan kerap mendapatkan riword dari pemerintah pusat namun sektor ini akan terus ditingkatkan untuk mempertahankan label lumbung padi sebgai ikon lombok timur yang sudah melekat semenjak orde lama.

Sehingga harapan kedepan untuk mensukseskan program swasebada pangan secara menyeluruh agar semua target yang diberikan diupayakan bisa tercapai berdasarkan kerjasama yang baik antra petani dan pemerintah.(Kim)

Pengusaha Lobster Lombok Terancam Alih Profesi

LOTIM,teropongdesa.com - Akibat kebijakan peraraturan menteri (permen)No 1 PK tahun 2015, yang dibuat menteri susi ,para pengusaha lobster Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam alih profesi,

Seperti yang dikeluhkan beberapa pengusaha lobster dikecamatan jerowaru,Kabupaten Lombok Timur,yang mengaku tidak bisa melanjutkan usahanya akibat standar berat lobster seratus geram saat ini tidak boleh dijual.

"sebelum peremen ini dibuat,lobster yang berat seratus geram bisa kami jual,tapi sekarang tidak bisa lagi."Keluh Hasan,salah seorang pengusaha lobster yang saat ini usahanya hampir mau tutup.

Dahulu ,lanjutnya lagi,usaha budidaya lobster ini sangat menguntungkan,selain masa pemeliharan yang cukup singkat,biaya pakan yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar .

Tapi saat ini untuk bisa dijual,lobster itu beratnya harus diatas seratus geram dan mencapai berat yang dibutuhkan itu,lanjutnya,para pelaku budidaya membutuhkan waktu sampai dua tahun, sehingga biaya pemeliharannya-pun semakin meningkat dengan resiko yang semakin besar.

"Kalu pemeliharan lobster sampai dua tahun,kami akan rugi pakan,selain itu,belum lagi kami akan menghadapi berbagai penyakit seperti virus yang kerap kami waspadai,bila terserang virus benih-benih itu bisa mati semua."Beber hasan.

Ditempat berbeda,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ( Kadis DKP ) Kabupaten Lombok Timur M.Tasywiruddin ,tentang persoalan ini,saat ditemui diruangannya,kepada media ini,senin 24/10, menjelaskan,bahwa semenjak diterbitkannya Permen tentang kelautan dan perikanan oleh menteri Susi, bisa dikatakan bahwa, para pelaku budidaya lobster saat ini adalah ilagal.

Ia katakan sperti itu,karena aturan yang dibuat ibu menteri susi yang melarang penangkapan bibit lobster sangat berpengaruh pada usaha budidaya tersebut,selian itu,dalam permen tersebut juga diatur tentang beratnya lobster yang layak dijual,sehingga,para pengusa cenderung menutup usaha mereka.

Terkait persoalan ini,ia mengaku kerap menyampaikannya kepada kementerian agar regulasi tersebut direvisi.

"Terutama pada ayat tiga,pada Permen itu sangat meberatkan para pelaku budidaya lobster ini,karena akan mematikan para pelaku budidaya lokal ,kalu menurut saya,pasal tiga pada permen itu ditambahkan saja kalimatnya "kecuali untuk budidaya lokal" misalnya,"jelas Tasywiruddin menambahkan.

Sejatinya dalam regulasi tersebut diatur juga persoalan segementasi budidaya,agar ada kelompok-kelompok yang melakukan budidaya secara berjenjang,

"Konsep segmentasi budidaya itu sering kita sampaikan di kementerian,misalanya,ada jenjang budidaya dari benih sampai seratus geram,lalu dibeli oleh jenjang budidaya berkiutnya,sampai lobster itu layak untuk dijual"paparnya.(Kim)

Mendes Eko Dorong Desa-Desa Bentuk BUMDes

Bandung,,terpongdesa.com - Mendes Eko mengatakan salah satu langkah yang mesti dilakukan untuk menciptakan Desa Membangun Indonesia adalah mendorong perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes.

"Desa-desa rencananya kami push (dorong) untuk membentuk badan usaha desa (BUMDes)," tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrsai, Eko Putro Sandjojo, ketika blusukan ke sejumlah desa di Jawa Barat, pada Jumat (12/8).

Blusukan Mendes Eko itu diawali dari desa Sukamenak, kecamatan Margahayu, kabupaten Bandung. Dilanjutkan ke desa Banyuresmi, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan meyambangi BUMDes dan sekolah pangkas rambut yang dikelola desa.

Dalam blusukanya ke Kabupaten Bandung, Mendes Eko mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukamenak, Kecamtan Margahyu, yang fokus mengelola air bersih sebagai kebutuhan warga yang berada di Desa Sukamenak.

Ketua BUMDes Sukamenak Efendi mengaku bangga atas kehadiran Mendes Eko, untuk menijau BUMDes Sukamenak yang sudah berdiri sejak tahun 2007. ”Ini kali pertama kami di kunjungi langsun oleh Bapak menteri,” ujarnya.

Efendi menuturkan BUMDes Sukamenak yang saat ini dipimpinya bergerak dalam pengelolan air beresih dengan modal awal sebesar Rp15 juta bantuan hibah dari pemda Kabupaten Bandung. Hingga saat ini Bumdesanya telah memiliki pelanggan sebanyak 700 kepal keluarga. ”Pelanggan semuanya warga desa Sukamenak,” paparnya.

Menurutnya, air yang bersumber dari tiga sumur bor tersebut di bandrolnya Rp 1000 per 1 m3 dengan rata-rata omzet bruto setiap bulan Rp19 juta, Rp9 juta untuk biaya listrik gaji pengelola 15 % serta alokasi untuk desa sebanyak 10%. ”Bersihnya sekitar Rp4 juta setiap bulanya,” ungkap dia.

Pengelolan air beresih yang bertempat dilahan carik desa itu, sambung dia, permintaanya sangat tinggi namun tidak bisa memenuhi semua karena keterbatasan volume air. "Untuk memenuhi permintan itu kami saat ini tengah merancangan meningkatkan volume air yang telah ada,” katanya seraya mangaku BUMDes Sukamenak juga memiliki koprasi simpan pinjam untuk ibu-ibu yang berada di lingkungan desa Sukamenak.

Mendes Eko menilai BUMDes Sukamenak selayaknya bisa dijadikan sebagai salah satu contoh bagi desa lain untuk mendorong perekonomian masyarakat di desa, guna mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera. (mendes/gsw)

Petani Tembakau Sakra Timur Menjerit,Ketua FKPTV: Hutbun Jangan Mengaku Kerap Turun Kelapangan

Lotim,teropongdesa.com - terkait wacana kenaikan harga rokok sampai 50.000 rupiah perbungkus oleh pemerintah pusat mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat namun lebih cenderung mendapatkan penolakan keras dari para petani tembakau itu terlihat dari beberapa aksi penolakan yang dilakukan oleh para petani tembakau dibeberapa daerah yang ditayangkan dimedia elektronik.

Kehawatiran dengan nasib para petani tembakau dengan wacana itu, juga di sampaikan Ketua Forum Komunikasi Petani Tembakau Virginia ( FKPTV ) kecamtan sakra timur Mohammad Tahir belum lama ini ,kepada pewarta mengatakan,perusahan-perusahan pengepul hasil produksi petani tembakau sampai saat ini belum mulai beroprasi,dan disinyalir keadaan itu dipicu oleh wacana kenaikan harga rokok oleh pemerintah.

"Dengan wacana pemerintah ini sangat merugikan kami ,karena gudang-gudang tembakau tidak ada yang berani membeli tembakau kami, jadi kalu tembakau kami mengendap ,darimana kami akan mendapatkan modal untuk biaya produksi berikutnya."Papar tahir,

Ketua ( FKPTV )yang juga menjabat Kepala Desa ini mengaku risih dengan pengakuan Kepala Dinas Hutbun Provinsi Nusa Tenggara Barat disalah satu media yang mengaku kerap turun ke petani,

"Jangan ngaku-ngaku suka turun kelapangan subgaio itu,"ujar tahir dan ,"kenapa pengakuannya disalah satu media itu tidak menjelaskan kemana ia turun dan kalu dia bener suka turun kelapangan,kenapa sampai saat ini beberapa perusahaan besar seperti BAT atau bentoel Tbk tidak ditegur karena belum membuka gudang membeli hasil petani."Tanya dia,dengan nada kesal.

Dirinya memberikan gambaran juga kalu perusahaan saat ini menetapkan harga tembakau petani sangat murah dan diprediksinya petani tembakau pada musim ini akan mengalami kerugian akibat wacana yang dianggapnya belum jelas.

"Saya sangat menyayangkan isu kenaikan harga rokok yang masih dalam wacana dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk membeli hasil petani sapai 1200 ruipah per kilo gram,lalu dengan keadaan ini dimana peran pemerintah membela kaum petani yang kerap diposisi yang dirugikan ".imbuhnya.

Dengan situasi yang dianggap komplek ini,ia ( tahir:red ) berharap kepada bapak Gubernur untuk turun tangan memberikan solusi untuk meredam reaksi petani yang dianggapnya bisa menjadi bom waktu.

"Saya berharap kepada bapak gubernur untuk serius memperhatikan situasi yang dialami para petani tembakau saat ini dan menindak tegas perusahaan - perusahaan yang menjadikan wacana sebagai alasan menetapkan aturan dalam perusahaan untuk para petani."Bebernya.

Sampai berita ini dimuat,pihak Hutbun tidak bisa dihubungi .(Kim

Aliran Dana KUR dipertanyakan Pelaku UKM

Lotim,teropongdesa.com - dugaan salah sasaran penyaluran Keridit Usaha Rakyat ( KUR ) oleh lembaga-lembaga perbankan yang sudah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )selaku pemegang mandat regulasi keuangan negara , sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan serius dari pihak pemerintah.

Dari pantauan awak media dibeberapa pasar tradisional dengan sistem sempeling ,para pelaku pasar mengakui belum pernah mendapatkan kredit KUR dengan alasan tidak memiliki dokumen barang berharga yang akan dijadikan agunan ,bahkan sebagian dari mereka tidak tau apa itu kredit KUR .

"Apa sih KUR itu",tanya Aminah,seorang pedagang sayur di lokasi pasar tradisional Desa Lepak ,selasa 16 agustus 2016 kepada awak media.

Ditempat yang sama,Nirsum,seorang pedagang kaki lima menceritakan kalu dirinya pernah mengajukan kredit di salah satu bank pemerintah , akibat dimintai dokumen berharga seperti BPKB atau surat tanah ,ia tidak jadi melanjutkan permohonan tersbut karena tidak memiliki agunan.

"Waktu itu saya pernah mengajukan permohonan pinjaman di salah satu bank,tapi saya tidak punya agunan dan prosesnya juga ribet ,makanya saya tidak jadi".tutur nirsum.

Kepala Dinas ( Kadis ) Koeprasi Kabupaten Lombok Timur ( Lotim ),H.Sahabudin ,saat diceritakan kondisi tersebut oleh awak media,mengatakan,bahwa penyaluran dana KUR itu adalah wewenang pihak Bank.

Peran Dinas koperasi dalam hal ini,lanjut Sahabudin,sebatas membantu pemerintah dan bekerja sama dengan pihak Perbankan melakukan sosialisai tentang keberadaan program kredit murah yang disalurkan melalui beberapa lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia ( BRI ),Bank Nasional Indonesia ( BNI ) dan Bank Mandiri.

"Memang selama ini kami bersama pihak bank sudah melakukan sosilasisasi kepada para pelaku usaha,tapi kalu persoalan tidak tepat sasaran ,itu kami tidak tau",pungkasnya.

Bahkan,lanjutnya lagi,diakuinya besaran jumlah dana KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan di lombok timur tidak diketahuinya.sejatinya,tambahnya lagi,dokumen tentang besaran dana KUR tersebut harus ada tembusan ke dinas koperasi setempat.

"Karena tidak ada surat tembusan ke dinas koperasi tentang besaran dana KUR di wilayah Lombok Timur ,makanya kami tidak tau sama sekali berapa dana KUR yang dialokasikan di sini",ujarnya.

Ia ( Sahabuudin:red ) berharap,kepada pemerintah pusat agar surat tentang besarnya dana KUR yang dialokasikan di Kabupaten Lombok Timur agar ditembuskan ke Dinas Koperasi.(Kim)

Demi Menghasilkan Peserta yang Berkualitas,BLKI Menyeleksi Pendaftar

Lotim,teropongdesa.com - Berkomiten mencetak masyarakat siap kerja yang berkualitas,Balai Latihan Kerja Internasional ( BLKI ) Lombok Timur ( lotim ),Nusa Tenggara Barat ( NTB ),senin 01/08,melaksanakan seleksi terhadap para pendaftar sub program perhotelan tahap kedua.

Sleksi tersebut diikuti oleh 199 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya 88% peserta berasal dari Lombok Timur selebihnya dari luar daerah,

Dilokasi kepala BLKI,Sirman menuturkan bahwa sleksi ini dilakukan selain untuk menjaring peserta yang berkualitas,juga tambahnya lagi,tujuannya merampingkan peserta sesuai kuota 120 peserta yang tersedia.

"kami membutuhkan 120 peserta,tapi karena peminatnya melebihi kuota, maka harus kita saring lagi dari 199 peserta menjadi 120."Paparnya.

Dalam proses sleksi tersebut,para peserta terlihat begitu tenang menjalani tahapan sleksi yang sudah menjadi ketentuan pihak BLKI,dilokasi terlihat juga para profesional BLKI mengawasi sembari wara wiri ditengah peserta yang sedang mengerjakan lembar soal.

Ia ( sirman:red ) menyampaikan juga,tahapan sleksi yang dijalani para peserta diantaranya tes tulis,tes wawancara yang dimulai pukul 09.00 sampai pukul 14.00 para peserta sudah bisa tau siapasaja yang lolos sleksi.

Agar terjaring peserta yang berkwalitas,kata Sirman,proses sleksi tersebut diawasi oleh para profesional perhotelan dan pariwisata sehingga,lanjutnya lagi,dirinya yakin kalu peserta yang lolos adalah peserta yang masuk kualifikasi.

"Karena Proses penjaringan ini diawasi oleh para profesional yang independen jadi saya yakin kalu peserta yang lolos adalah pendaftar yang sesuai dengan kualifikasi".akui Sirman.

Namun dirinya menghimbau kepada para peserta yang belum lolos agar tidak merasa kecewa karena sub program perhotelan masih ada pada tahap berikutnya dan berharap mengasah lagi kemampuannya dalam berbahsa Inggris.

"Sub program perhotelan ini masih dibuka tahun ini ,saya harap yang tidak lolos saat ini mencoba lagi pada tahap berikutnya,tapi jangan lupa,bahasa inggrisnya dimatangkan lagi".imbuhnya (Kim)

BLKI Lotim Berkomitmen Mecetak Generasi yang Berdaya Saing , Sirman:Manfaatkan Kami

Lotim,teropongdesa.com - keberadaan Balai Latihan Kerja Internasional ( BLKI ) yang dibangun sejak 2015 di Desa Lenek,Kecamatan Aikmel ,Kabupaten Lombok Timur ( Lotim ) ,Nusa Tenggara Barat ( NTB ),bertujuan mencetak generasi yang berdaya saing namun sejak didirakannya BLKI ini sub program yang dijalankan diantaranya memberikan pelatihan kepada para pemuda yang berminat bekerja di kapal pesiar.

Namun saat ini,kata Kepala BLKI yang bertarap Internasional ini,Sirman kepada awak media,diruangannya Jum'at 22/07,untuk sub bidang kapal pesiar ditutup untuk sementara karena saat ini sub bidang tersebut sedang digodok dipusat untuk penyempurnaan regulasi.

"Untuk sub bidang pelatihan pekerja kapal pesiar saat ini belum ada,karena kami sedang menunggu pembahasan regulasi yang terbaru,insaAllah Nopember akan dibuka kembali".tutur Sirman.

Mantan Kepala Dinas Dikpora Lotim ini juga mengatakan,untuk saat ini BLKI pembuka sub bidang perhotelan,oleh karena itu dengan dibukanya sub program terbaru ini , dirinya berharap masyarakat Lombok Timur memanfaatkan peluang semaksimal mungkin,

"Setiap sub program,kami selalu prioritaskan masyarakat Lombok Timur,meski ramai pendaftar dari luar daerah."Pungkasnya.

Saat ini,lanjutnya lagi,untuk sub program perhotelan ini,pendaftar sudah mencapai 117 diantaranya,107 pendaftar berasal dari Lombok Timur,4 pendaftar dari Lombok Tengah , 4 pendaftar dari Mataram,satu Pendaftar dari Pulau Bali dan satu lagi dari Riau

Dari awal BLKI berkomitmen memperioritaskan masyarakat Lombok Timur,untuk itu dirinya berharap kepada semua dunia pendidikan di Lombok Timur yang mau dipersiapkan menjadi tenaga yang berdaya saing untuk mempersiapkan diri dalam penguasaan bahasa asing ,agar peluang yang ada di BLKI ,pendaftarnya ,tidak didominasi oleh masyarakat luar daerah. Karena disayangkannya,dari pengalaman program BLKI sebelumnya,pemanfaatan BLKI oleh masyarakat Lombok Timur masih terkendala dengan kemampuan berbahasa Inggris ,sehingga ,kata dia,program pelatihan untuk kapal pesiar sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat luar daerah,untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat lombok timur untuk lebih giat lagi mempelajari bahasa asing.

"Karena BLKI ini terpokus pada pengembangan industri pariwisata,jadi saya berharap kepada warga lombok timur lebih giat mempelajari bahasa inggris."Tuturnya.

Lebih jauh disampaikannya,kalu industri wisata itu identik dengan uang yang dibawa oleh warga asing yang berkunjung ke Indonesia,sehingga,lanjutnya lagi,dengan ramainya wisatawan asing yang berkunjung ke dalam negeri akan memberikan keuntungan bagi negara dan daerah-daerah yang kaya dengan potensi wisata.

"Secara otomatis,kalu wisatawan meningkat maka pendapatan negara dan daerah-daerah yang kaya dengan potensi wisata juga akan meningkat pula."Imbuhnya.

Atas dasar kurangnya Sumber Daya Manusia di Lombok dalam pembangunan industri wisata,ia berharap kepada Dinas Pendidikan Lombok Timur untuk meningkatkan kemampuan para siswa/winya khususnya SMK dalam hal pengusaan bahasa asing.

"Mutlak bagi anak-anak kita bahwa bahasa inggris menjadi penting untuk meningkatkan isdustri pariwisata ,tidak usah muluk-muluk menguasai grammar tapi tidak bisa ngomong bahasa Inggris ,karena dari pengalaman user dalam mengetes bahasa inggris kemarin di sub program kapal pesiar ,beberapa pesrta menguasai grammar tapi tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa inggris,jadi,yang kita butuhkan adalah yang bisa ngomong bahasa inggris bukan yang dapat nilai seratur di bahasa Inggris Grammar."Ujarnya.

Untuk itu dirinya berkomitmen agar masyarakat Lombok Timur memanfaatkan dirinya atas nama BLKI,agar keberadaan BLKI ditengah-tengah masyarakat Lombok Timur bisa bermanfaat secara maksimal.

"Meski BLKI ini diatas kertas milik pemerintah pusat tapi secara pisiknya BLKI ini miliknya orang Lombok Timur,jadi,mari manfaatkan kami."Himbau Sirman,penuh harap.(Kim)

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Lionmesh Prima Tbk

JAKARTA,teropongdesa.com - PT Lionmesh Prima Tbk memberikan gebrakan di tahun 2016, walaupun situasi sangat memanas dalam kaca politik di PILKADA ( Pemilihan Kepala Daerah ) , Namun PT.Lionmesh mampu dapat membagikan deviden kepada 96 juta pemegang sahamnya sebesar total Rp 480 juta atau Rp 5 per lembar saham.

Ketika di temui Direktur Utama Lionmesh Prima Tbk, Lawer Supandi menjelaskan, “ Di Tahun ini Kami akan menyampaikan (RUPS ) Rapat Umum Pemegang Saham , dan memutuskan untuk membagikan deviden sebesar Rp 5 per lembar saham”, kata Direktur Utama Lionmesh di JW Marriot hotel, Jakarta, Rabu (22/6).

DiRUT perusahaan Industri manufaktur dibidang pembangunan ini menjelaskan, pada tahun 2015 memang seluruh industri baja sedang mengalami tekanan. Hal tersebut terjadi selain karena belum membaiknya perekonomian global, juga karena harga baja yang terus mengalami tren turun.
Dalam suasana yang di beriukan waktu tanya jawab untuk Rekan Media dengan Komisaris dan Direktur PT.Lionmesh, cukup puas dengan dari pemaparan RUPS yang di sampaikan untuk Media yang menghadirinya.

Dan ternyata Pada tahun 2015 penjualan neto Perseroan sebesar Rp.174,60 miliar atau menurun 29,90 di bandingkan tahun lalu dan laba sebesar Rp.1,94 Miliar.

Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui antara lain : 1.Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan antara lain :

a.Pembagian dividen tunai sebesar Rp.5,-setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp.480.000.000 sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham.

b.Sebesar Rp.100.000.000,-digunakan untuk pembentukan “Cadangan Wajib”untuk memenuhi ketentuan pasal 70 undang-undang PT No.40 tahun 2007

c.Sisanya sebesar Rp.1.364.443.395, dimasukan sebagai laba yang di tahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham perseroan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB

-Pembayaran Dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2016

Tata cara pembayaran dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 24 Juni 2016-06

Dalam agenda Rapat ini juga membahas yaitu menyetujui pengunduran diri saudara Lee Whay Kong sebagai Komisaris dan mengangkat saudara Yulianto sebagai Komisaris Perseroan sejak di tutupnya rapat ini, dengan demikian susunan pengurus Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris :

Yaitu Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama

Yulianto sebagai Komisaris

Hadiat Subawinata sebagai Komisaris Indenpenden

Sementara itu susunan Diresi sebagai berikut

Tjoe Tjoe Peng Lawer Supendi sebagai Direktur Utama

Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur Independen

Ir Pujianto Setiadi MBA sebagai Direktur

Menyetujui mengangkat Kantor Akuntan Publik “ Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,, Tjahjo & Rekan “ sebagai Akutan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk merunding dan menetapkan syarat-syarat penunjukan termasuk jumlah honorarium Akuntan Publik. (septiyan)

Harga Kebutuhan Pokok Meroket,Pemerintah Terkesan Tutup Mata

LOTIM,teropongdesa.com - Kebutuhan sehari-hari dari jelang puasa sampai puasa saat ini dibeberapa pasar tradisional diwilayah Lombok Timur  harganya semuanya meroket,keadaan tersebbut cukup membebankan masyarakat,ironisnya Pemerintah Daerah ( Pemda ) Lombok Timur ( LOTIM ) terkesan tutup mata dengan keadaan tersebut.

Sebagian besar  warga mengeluhkan naiknya harga bahan pokok tersebut,"sebelumnya,bayam kalu beli seribu bisa dapat tiga ikat, jagung yang sebelumnya kita beli seribu dapat dua ,tapi sekarang  kita beli dua ribu cuma dapat satu."Keluh ibu irah pada teropongdesa.com senin pagi 06/06.

Berbeda sekali dengan janji jokowi dalam pidatonya bahwa kebutuhan pokok akan tetap stabil dalam bulan puasa,tapi kenyataannya ,harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik,bahkan tidak terlihat ada upaya pencegahan dari pemerintah,"harga-harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin mahal,mana tidakan pemerintah...???."Tanya ibu irah .

Sewenang-wenangnya pelaku pasar dalam menaik turunkan harga mencerminkan ketidak mampuan pemerintah dalam mengontrol dan menstabilkan prekonomian dilevel paling bawah,"harga ditingkat pasar tradisional saja pemerintah saat ini tidak mampu mengontrol dan menstabilkannya,bagaimana dia bisa membangun negeri ini ..??."Ujarnya,penuh keraguan.

Ibu Irah berharap,naiknya harga bahan pokok dipantau dan distabilkan dengan menggelar oprasi pasar ,dirinya juga berharap pemerintah turun kepasar-pasar menindak tegas para pedagang-pedagang yang nakal.( Kim)

Ecky Awal Muharram: kebijakan Tax Amnesty Tidak Dapat Menutup Pajak Tahun 2016

Jakarta, teropongdesa.com - Ecky Awal Muharram selaku Anggota Komisi XI DPR RI, menjelaskan bahwa kebijakan Tax Amnesty tidak dapat menutup pajak tahun 2016 yang mencapai Rp 200 trilliun.

Ia menilai, Berapa peluang shortfall,semua orang mengatakan tidak akan lebih Rp 50 trilliun. "Lebih baik memotong belanja yg tidak dibutuhkan, yang diperlukan pengusaha dan investor itu reformasi perpajakan yang membuat mereka nyaman," katanya dalam diskusi dengan Indef di Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/5).

Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan infrastruktur serta melakukan perbaikan perpajakan agar menarik investor untuk datang ke Indonesia. Sehingga menaikan pendapatan pajak negara

"Fasilitas pajak yang diperbaiki, dan perbaikan infrastruktur sehingga nantinya akan menambah pendapatan pajak kita," tambahnya.

Mengingat pada tahun 2018 Indonesia akan mengimplementasikan pertukaran data perbankan dan perpajakan yang membuat pendapatan negara akan semakin meningkat.

"Seandainya akan dibuka seluruh data informasi perpajakan baik itu pengusaha, dan lain sebagainya. Pemerintah harus memberikan kenyamanan sehingga nanti mereka (pengusaha:red) merasa nyaman. Amnesty harus dijadikan instrumen dalam perpajakan. Sehingga, ada perbedaan.
Kalo semuanya sudah slesei, saya yakin 6 bulan akan selesei,"‎ tutupnya. (septiyan)

Sosialisasi Dana Desa, Kemendesa Siapkan Tim Jelajah Nusantara

JAKARTA,teropongdesa.com - Sebagai bagian dari program utama pemerintah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) akan mensosialisasikan Dana Desa (DD) bagi masyarakat desa melalui program “Jelajah Desa Nusantara 2016”.

“Mulai hari ini, Jelajah Desa Nusantara (JDN) akan berkeliling ke tiga pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Kami akan mendatangi sejumlah desa yang kami lewati dan singgah untuk berdialog dengan masyarakat tentang Dana Desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, di Jakarta, Rabu (27/4).

Anwar menambahkan, lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan 73% DD disalurkan di tiga pulau tersebut. Pulau Jawa dan Bali dengan total 23.118 desa mendapatkan alokasi sebesar 32%, Pulau Sumatera dengan 22.982 desa mendapatkan alokasi 30%, dan Pulau Sulawesi dengan 8.679 desa mendapatkan alokasi sebesar 11,4%.  

Tim JDN akan berkeliling ke sejumlah desa di tiga pulau tersebut secara simultan. Perjalanan akan dimulai pada tanggal 27 April 2016. Etape Pertama akan dimulai di Pulau Sulawesi. Empat provinsi dan 13 kabupaten akan dikunjungi Tim JDN. Daerah yang akan dikunjungi adalah Makassar, Polewali Mandar, Donggala, Toli-toli, dan Gorontalo Utara. Pulau Ponelo di Gorontalo Utara akan menjadi garis akhir etape pertama ini.  

Untuk etape kedua, Tim JDN akan melalui tiga provinsi dan 25 kabupaten di Pulau Jawa. Rute yang ditempuh dimulai dari Jakarta dan akan melalui diantaranya desa-desa di Cirebon, Magelang, Trenggalek, dan berakhir di Situbondo. Sementara Pulau Sumatera akan menjadi etape ketiga. Tim JDN akan melalui enam provinsi dan 16 kabupaten melalui jalur lintas timur. Lokasi yang akan dikunjungi diantaranya adalah Ogan Komering Ilir, Muaro Jambi, Rokan Hulu, Kampar, dan Samosir.  

“Total kami akan menempuh 6.872 kilometer. Melalui JDN ini, kami ingin mengajak seluruh elemen di desa untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Dana Desa harus digunakan secara tepat untuk pembangunan desanya masing-masing,” lanjut Anwar.

Selain sosialisasi DD melalui dialog, kegiatan JDN juga akan diisi dengan aksi nyata membangun infrastruktur desa. Untuk mewujudkan aksi nyata Desa Membangun Indonesia, Kemendesa PDTT juga akan menggandeng mitra kerja BUMN, diantaranya adalah BNI, BTN, dan Pegadaian. Sebagai hiburan masyarakat, Tim JDN juga akan menggelar layar tancep yang dapat disaksikan seluruh warga desa. Seluruh kegiatan tersebut akan mengedepankan prinsip Government, Movement, and Culture.  

Dana Desa (DD) 2016 dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun dari APBN. Jumlah tersebut akan disalurkan ke 74.754 desa dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 60% mulai Maret lalu. Sementara tahap kedua disalurkan sebesar 40% pada bulan Agustus mendatang. Prioritas penggunaan DD telah ditetapkan oleh Kemendesa PDTT melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 21/ 2015, yakni untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa.(kemendes)

Toko Online Yang Dapat Mengangkat Budaya Lokal Indonesia, Beragam Dengan Sentuhan Modern “Kereeen.com”

Jakarta, teropongdesa.com - PT Gaya Muda Nusantara akan merilis sebuah produk E-Commerce baru yang bernama “kereeen.com” yang akan dibuka untuk umum pada akhir April, awal Mei 2016. Dalam Konferensi persnya kereeen.com juga menampilkan fashion show yang memamerkan produk pakaiannya.

Mudji Massaid selaku Corporate Communication kereeen.com mengatakan. “Kereeen.com sendiri adalah sebuah toko online bertema local Indonesia yang akan mengedepankan produk-produk local dari UKM Indonesia. Varian produk yang akan dijual amat beragam mulai dari pakaian dewasa, pakaian anak hingga beragam kerajinan tangan khas local” katanya.

“Tidak menutup kemungkinan kereeen.com juga akan menjual berbagai macam gadget dan aksesorisnya.” Ujarnya Mudji Massaid di Jl. Veteran 1, Jakarta Pusat, Senin (25/4).

Tambah Mudji Massaid, dengan mengusung konsep business to consumer maka kereeen.com dapat menjaga kualitas produk yang dijual dan memberikan lebih bagi konsumennya.“Tujuan kereeen.com adalah menjadi toko online yang dapat mengangkat budaya local Indonesia yang beragam dengan sentuhan modern. Seiring dengan pertumbuhan pemakaian internet dan gadget di Indonesia, kereeen.com optimis dapat memenuhi setiap tantangan yang ada didalam dunia e-commerce Indonesia.” Imbuhnya Mudji.

Renie Nirmala yang juga selaku Corporate Communication mengungkapkan, kehadiran kereeen.com pada pasar e-commerce Indonesia diharpakan dapat memberi nuansa baru dan menjadi pilihan baru bagi konsumen Indonesia dan Mancanegara. “Selain itu pula kehadiran kereeen.com diharapkan juga dapat membantu UKM local Indonesia dengan cara memperluas cakupan pemasarannya baik secara domestic maupun internasional.” Ungkapnya Renie. (septiyan)

Industri Perbankan Turut Bertanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Properti

Jakarta, teropongdesa.com - YLKI menilai industry perbankan merupakan salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab atas maraknya permasalahan yang terjadi diindustri properti, khususnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen KPR di Cheese Cake, Cikini, Kamis (14/4).

Akibatnya, konsumen sering dirugikan atas isi perjanjian kredit yang tidak dipahami termasuk dampak dan akibat hukum yang mungkin dialami oleh konsumen. Hal tersebut ditambahn dengan sikap lepas tangan pihak bank atas wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh developer "nakal" dalam berbagai bentuk, mulai dari gagal bangun, status tanah dan bangunan yang bermasalah, dan tidak adanya kepastian refund.

"Bila dilihat secara Makro, permasalahan reklamasi teluk jakarta hanya semacam fenomena gunung es atas permasalahan sektor properti secara keseluruhan," demikian disampaikan Sularsih, Peneliti Koalisi Responsi Bank dari YLKI. "Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat informasi dan edukasi yang cukup dalam setiap tahapan penawaran/pemasaran KPR sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pembelian rumah. Hal ini karena KPR akan mengikat konsumen dalam jangka panjang," imbuh Sularsi.

Rotua Tampubolon, koordinator Responsi Bank Indonesia dari Perkumpulan Prakarsa menambahkan "Perbankan merupakan salah satu pihak yang turut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang dialami oleh konsumen di sektor properti. Praktik bisnis yang tidak sehat ini tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas untuk melindungi konsumen sektor properti, terutama mereka yang menggunakan fasilita KPR daro bank." usainya Rotua. (Septiyan)

H.Rahman Farli:PNS JADI PRIMADONA,SEJATINYA PENGABDIAN HARUS TOTAL

teropongdesa.com,Lotim-Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi primadona di Kabupaten Lombok Timur,Salah satu Kabupaten yang memiliki penduduk tertinggi diwilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai saat ini masih mengharapkan pekerjaan di instansi pemerintah dibandingkan berwiraswasta ,

“Memang kita akui kalau PNS masih menjadi primadona di Lotim,” kata Sekda Lotim H Rahman Farly dalam arahannya saat pengambilan sumpah puluhan PNS yang bertempat di BKD dan Diklat Lotim, Senin (11/4).

Lanjutnya lagi, pengangkatan menjadi seorang PNS harus disyukuri karena PNS masih menjadi dambaan masyarakat. Sehingga harus bisa memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat termasuk juga dedikasi agar mampu mewujudkan good government yang transparan dan akuntabel.

“Pada sisi lain masih banyak sisi negatif yang terjadi, tidak disiplin, pelayanan kepada masyarakat yang kurang,” tandas Rahman Farly,kecewa.

Dikatakanya juga,kesempatan yang diberikan negara sejatinya dalam pengabdian harus dilaksanakan dengan total ,agar segala bentuk pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.(kim)

Ahmad Heryawan Potong Dana Desa untuk Beli 95 Mobil Mewah DPRD

teropongdesa.com,Jabar-Ketua Forum Komunikasi Kuwu (Kepala Desa) Cirebon (FKKC), Jawa Barat, mengaku kecewa jika Gubernur Ahmad Heryawan merealisasikan pembelian 95 mobil fortuner untuk anggota DPRD Provinsi Jabar, dimana dana bantuan gubernur untuk desa hanya setengah dari biasanya dengan alasan digunakan untuk kegiatan PON.

"Kami pasti kecewa jika Gubernur merealisasikan pembelian mobil baru untuk DPRD Jabar, sedangkan dana desa yang diperuntukan pembangunan desa tahun ini hanya cair setengahnya yaitu Rp50 juta sedangkan sisanya tahun depan dengan alasan banyak, salah satunya untuk PON," kata Ketua Forum Komunikasi Kuwu (Kepala Desa) Cirebon (FKKC), Charkim di Cirebon, Kamis (07/04/2016).

Menurut dia, mengapa Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan bahwa anggaran untuk pembelian fortuner itu memang ada, sedangkan dana desa malah dipotong dengan alasan pelaksanaan PON. Padahal, dana bantuan desa itu sudah masuk anggaran sebelumnya, kalau memang kegiatan lain membutuhkan suntikan dana, kenapa tidak menggunakan dana anggaran Fortuner saja, jangan menggunakan dana desa.

"Kalau saya belum mengetahui benar atau tidaknya Gubernur mau membelikan fortuner untuk anggota DPRD Jabar, tapi kalau benar, kami kecewa sekali karena pembangunan desa lebih dikorbankan dibandingkan fasilitas anggota DPRD," tuturnya.

Sama dengan Cakrim, Kepala Desa Sumur Kondang, Heriyanto, menambahkan untuk bisa mendorong agar Gubernur Jabar mencairkan dana bantuan desa tersebut, Kepala Desa se-Jawa Barat melakukan aksi terlebih dahulu ke Bandung. Namun, untuk dana fortuner, sepertinya Gubernur lebih luwes dibandingkan dengan dana bantuan desa yang dirancangnya sendiri.

"Kuwu (kepala desa) se-Cirebon sampai melakukan aksi ke Bandung, agar dana bantuan desa tersebut bisa dicairkan, sampai akhirnya, Gubernur bersedia mencairkan setengahnya dan sisanya digabungkan dengan dana bantuan desa tahun selanjutnya," tambahnya.(smbr Antara)

Hasil Studi ACTION tekankan Pentingnya Program Pengendalian Kanker Nasional yang Komprehensif Untuk Mengatasi Beban Penyakit Kanker.

teropongdesa.com,Jakarta- Dalam rangka mendukung pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan penanganan kanker dan perlindungan finansial terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kemiskinan, Pusat Kajian Ekonomi dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, mengadakan kegiatan Forum Diseminasi Hasil Studi ASEAN Cost in Oncology (ACTION) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, asosiasi kedokteran, organisasi pasien, dan manajemen rumah sakit.Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta ini bertempat di Gedung Prof Sujudi, Kementrian Kesehatan, Senin (11/4).

Dr. Lily Sriwahyuni Sulityowati, MM, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kanker. "Upaya-upaya tersebut tentunya harus dilakukan bersama, melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan dunia usaha, sehingga tantangan-tantangan mengenai kanker dan dampak ekonomi dan sosial yang menjadi beban masyarakat dan negara dapat ditanggulangi bersama", tambah dr.Lily Sriwahyuni Sulityowati, MM.

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, memaparkan bahwa, "Pergeseran pola penyakit di Indonesia telah menimbulkan beban ganda bagi pemerintah, dimana upaya mengatasi penyakit menular masih menjadi prioritas, namun kini juga harus mengantisipasi makin meningkatnya kejadian penyakit tidak menular tetapi memerlukan perhatian besar seperti kanker."

Prof.Hasbullah juga menyoroti beberapa permasalahan terkait dengan kanker di Indonesia. Menurutnya, kanker tidak saja menjadi fatal terutama akibat keterlambatan diagnosis dan penanganan karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga umumnya pasien datang terlambat serta keterbatasan infrasturuktur dan tenaga ahli, tetapi juga menimbulkan bencana keuangan bagi sebagian besar pasien. Ditekankannya bahwa keberadaan program JKN harus mampu mengurangi dampak negatif akibat kanker dan pasien diharapkan mendapatkan akses memadai mulai dari layanan primer da sekunder untuk penapisan dan diagnosa hingga layanan terapi sesuai standar medis. (Septiyan)