Jakarta, teropongdesa.com - YLKI menilai industry perbankan merupakan salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab atas maraknya permasalahan yang terjadi diindustri properti, khususnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen KPR di Cheese Cake, Cikini, Kamis (14/4).Akibatnya, konsumen sering dirugikan atas isi perjanjian kredit yang tidak dipahami termasuk dampak dan akibat hukum yang mungkin dialami oleh konsumen. Hal tersebut ditambahn dengan sikap lepas tangan pihak bank atas wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh developer "nakal" dalam berbagai bentuk, mulai dari gagal bangun, status tanah dan bangunan yang bermasalah, dan tidak adanya kepastian refund.
"Bila dilihat secara Makro, permasalahan reklamasi teluk jakarta hanya semacam fenomena gunung es atas permasalahan sektor properti secara keseluruhan," demikian disampaikan Sularsih, Peneliti Koalisi Responsi Bank dari YLKI. "Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat informasi dan edukasi yang cukup dalam setiap tahapan penawaran/pemasaran KPR sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pembelian rumah. Hal ini karena KPR akan mengikat konsumen dalam jangka panjang," imbuh Sularsi.
Rotua Tampubolon, koordinator Responsi Bank Indonesia dari Perkumpulan Prakarsa menambahkan "Perbankan merupakan salah satu pihak yang turut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang dialami oleh konsumen di sektor properti. Praktik bisnis yang tidak sehat ini tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas untuk melindungi konsumen sektor properti, terutama mereka yang menggunakan fasilita KPR daro bank." usainya Rotua. (Septiyan)
