teropongdesa.com,Jakarta- Dalam rangka mendukung pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan penanganan kanker dan perlindungan finansial terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kemiskinan, Pusat Kajian Ekonomi dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, mengadakan kegiatan Forum Diseminasi Hasil Studi ASEAN Cost in Oncology (ACTION) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, asosiasi kedokteran, organisasi pasien, dan manajemen rumah sakit.Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta ini bertempat di Gedung Prof Sujudi, Kementrian Kesehatan, Senin (11/4).Dr. Lily Sriwahyuni Sulityowati, MM, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kanker. "Upaya-upaya tersebut tentunya harus dilakukan bersama, melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan dunia usaha, sehingga tantangan-tantangan mengenai kanker dan dampak ekonomi dan sosial yang menjadi beban masyarakat dan negara dapat ditanggulangi bersama", tambah dr.Lily Sriwahyuni Sulityowati, MM.
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, memaparkan bahwa, "Pergeseran pola penyakit di Indonesia telah menimbulkan beban ganda bagi pemerintah, dimana upaya mengatasi penyakit menular masih menjadi prioritas, namun kini juga harus mengantisipasi makin meningkatnya kejadian penyakit tidak menular tetapi memerlukan perhatian besar seperti kanker."
Prof.Hasbullah juga menyoroti beberapa permasalahan terkait dengan kanker di Indonesia. Menurutnya, kanker tidak saja menjadi fatal terutama akibat keterlambatan diagnosis dan penanganan karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga umumnya pasien datang terlambat serta keterbatasan infrasturuktur dan tenaga ahli, tetapi juga menimbulkan bencana keuangan bagi sebagian besar pasien. Ditekankannya bahwa keberadaan program JKN harus mampu mengurangi dampak negatif akibat kanker dan pasien diharapkan mendapatkan akses memadai mulai dari layanan primer da sekunder untuk penapisan dan diagnosa hingga layanan terapi sesuai standar medis. (Septiyan)
