Jakarta, teropongdesa.com - Ecky Awal Muharram selaku Anggota Komisi XI DPR RI, menjelaskan bahwa kebijakan Tax Amnesty tidak dapat menutup pajak tahun 2016 yang mencapai Rp 200 trilliun.Ia menilai, Berapa peluang shortfall,semua orang mengatakan tidak akan lebih Rp 50 trilliun. "Lebih baik memotong belanja yg tidak dibutuhkan, yang diperlukan pengusaha dan investor itu reformasi perpajakan yang membuat mereka nyaman," katanya dalam diskusi dengan Indef di Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/5).
Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan infrastruktur serta melakukan perbaikan perpajakan agar menarik investor untuk datang ke Indonesia. Sehingga menaikan pendapatan pajak negara
"Fasilitas pajak yang diperbaiki, dan perbaikan infrastruktur sehingga nantinya akan menambah pendapatan pajak kita," tambahnya.
Mengingat pada tahun 2018 Indonesia akan mengimplementasikan pertukaran data perbankan dan perpajakan yang membuat pendapatan negara akan semakin meningkat.
"Seandainya akan dibuka seluruh data informasi perpajakan baik itu pengusaha, dan lain sebagainya. Pemerintah harus memberikan kenyamanan sehingga nanti mereka (pengusaha:red) merasa nyaman. Amnesty harus dijadikan instrumen dalam perpajakan. Sehingga, ada perbedaan.
Kalo semuanya sudah slesei, saya yakin 6 bulan akan selesei," tutupnya. (septiyan)
