LOTIM,teropongdesa.com - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Serikat Masyarakat Selatan ( SMS ) Nusa Tenggara Barat,Sayadi,belum lama ini melakukan hering ke Kantor DPRD bersama beberapa orang masyarakat,mengadukan tentang adanya Pungutan Liar ( Pungli ) di beberapa kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan mesin tempel oleh oknum pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan.
Terkait persoalan yang menjadi temuannya itu,ditempat berbeda,pada media ini,Senin 24/10, ditegaskannya lagi,pungutan itu terjadi disemua wilayah Lombok Timur,dengan besaran pungutan yang beragam,padahal,lanjutnya lagi,program bantuan yang bersumber dari pusat itu adalah bantuan hibah tampa ada aturan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan.
"Yang namanaya bantuan untuk masyrakat,satu sen-pun tidak boleh kita potong,apalagi kita menyuruh penerima bantuan untuk menebus barang yang akan mereka peroleh,itu menyalahi aturan."Jelas Sayadi.
Dalam temuannya saat ini,diakuinya,bahwa oknum-oknum tersebut menggunakan modus "penebusan" dan semua kelompok yang mendapatkan bantuan itu diminta untuk menebus bantuan yang mereka dapatkan dengan nominal yang cukup tinggi.
Akibat disuruh menebus dengan uang puluhan juta,tutur Sayadi sembari menceritakan keronolgis bagaimana tidakan pungli itu ia ketahui ,kelopok-kelopok penerima bantuan ini merasa dipermainkan sehingga mereka menceritakan persoalan tersebut kepada dirinya kemudian menyarankan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan hering ke DPRD Lotim dan melaporkan tidakan oknum itu ke Polisi.
"Hering ke Dewan sudah kami lakukan bersama para penerima bantuan,melaporkannya kepolisi juga sudah kami lakukan,tinggal kita tunggu saja proses hukumnya,apakah akan berjalan mulus atau tidak."Tegasnya,
Ditempat yang berbeda ,terkait Dugaan adanya pungli terhadap bantuan pemerintah pusat berupa mesin tempel oleh oknum pegawai Perikanan kelautan Kabupaten Lombok Timur itu ,kepala Dinas M.Tasywiruddin S.Pi , M.Si diruanganyya pada media ini,Senin 24/10 ,mengaku,langsung menanggapi adanya informasi yang mencuat tentang adanya pungli tersebut dan mengkonfirmasi langsung dugaan tersebut kesemua kelompok.
"Meski Data yang kami miliki lebih falid dari data yang dimiliki oleh orang-orang yang hanya menduga tentang orang-orang kami melakukan pungli,namun saya merasa bersyukur dengan adanya informasi ini,karena dengan informasi ini,saya bisa mengevaluasi jajaran saya",Tegas Tasywiruddin menanggapi dugaan tersebut.
Bahkan,lanjutnya lagi,ia menduga kalu pungli yang dimaksud oleh penerima bantuan itu adalah kesepakatan jasa yang harus mereka bayar kepada oknum yang membuatkan mereka proposal.
"Menurut hemat saya,kelompok nelayan ini mungkin meminta bantuan orang yang memberikan meraka informasi tentang program ini,untuk dibuatkan proposal dengan kesepakatan akan memberikan imbalan setelah bantuan itu terealisasi ".seraya menduga-duga.
Berdasarkan temuan yang kerap ia jumpai,beberapa oknum masyarakat juga,jelasnya lebih jauh,sering menggunakan modus mengaku sebagai petugas Dinas Perikanan Kelautan.
Untuk itu ia menghimbau kepada para penerima bantuan untuk lebih hati-hati dalam menjemput program akibat banyaknya modus yang dilakukan oleh oknum Masyarakat,(kim)
Terkait persoalan yang menjadi temuannya itu,ditempat berbeda,pada media ini,Senin 24/10, ditegaskannya lagi,pungutan itu terjadi disemua wilayah Lombok Timur,dengan besaran pungutan yang beragam,padahal,lanjutnya lagi,program bantuan yang bersumber dari pusat itu adalah bantuan hibah tampa ada aturan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan.
"Yang namanaya bantuan untuk masyrakat,satu sen-pun tidak boleh kita potong,apalagi kita menyuruh penerima bantuan untuk menebus barang yang akan mereka peroleh,itu menyalahi aturan."Jelas Sayadi.
Dalam temuannya saat ini,diakuinya,bahwa oknum-oknum tersebut menggunakan modus "penebusan" dan semua kelompok yang mendapatkan bantuan itu diminta untuk menebus bantuan yang mereka dapatkan dengan nominal yang cukup tinggi.
Akibat disuruh menebus dengan uang puluhan juta,tutur Sayadi sembari menceritakan keronolgis bagaimana tidakan pungli itu ia ketahui ,kelopok-kelopok penerima bantuan ini merasa dipermainkan sehingga mereka menceritakan persoalan tersebut kepada dirinya kemudian menyarankan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan hering ke DPRD Lotim dan melaporkan tidakan oknum itu ke Polisi.
"Hering ke Dewan sudah kami lakukan bersama para penerima bantuan,melaporkannya kepolisi juga sudah kami lakukan,tinggal kita tunggu saja proses hukumnya,apakah akan berjalan mulus atau tidak."Tegasnya,
Ditempat yang berbeda ,terkait Dugaan adanya pungli terhadap bantuan pemerintah pusat berupa mesin tempel oleh oknum pegawai Perikanan kelautan Kabupaten Lombok Timur itu ,kepala Dinas M.Tasywiruddin S.Pi , M.Si diruanganyya pada media ini,Senin 24/10 ,mengaku,langsung menanggapi adanya informasi yang mencuat tentang adanya pungli tersebut dan mengkonfirmasi langsung dugaan tersebut kesemua kelompok.
"Meski Data yang kami miliki lebih falid dari data yang dimiliki oleh orang-orang yang hanya menduga tentang orang-orang kami melakukan pungli,namun saya merasa bersyukur dengan adanya informasi ini,karena dengan informasi ini,saya bisa mengevaluasi jajaran saya",Tegas Tasywiruddin menanggapi dugaan tersebut.
Bahkan,lanjutnya lagi,ia menduga kalu pungli yang dimaksud oleh penerima bantuan itu adalah kesepakatan jasa yang harus mereka bayar kepada oknum yang membuatkan mereka proposal.
"Menurut hemat saya,kelompok nelayan ini mungkin meminta bantuan orang yang memberikan meraka informasi tentang program ini,untuk dibuatkan proposal dengan kesepakatan akan memberikan imbalan setelah bantuan itu terealisasi ".seraya menduga-duga.
Berdasarkan temuan yang kerap ia jumpai,beberapa oknum masyarakat juga,jelasnya lebih jauh,sering menggunakan modus mengaku sebagai petugas Dinas Perikanan Kelautan.
Untuk itu ia menghimbau kepada para penerima bantuan untuk lebih hati-hati dalam menjemput program akibat banyaknya modus yang dilakukan oleh oknum Masyarakat,(kim)